Kalurahan Sawahan

Sawahan (14/05) - Berbagai kasus yang dialami masyarakat terkait dengan Jaminan Kesehatan cukup membuat prihatin Pemerintah Desa Sawahan. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) , Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Kartu BPJS yang merupakan integrasi dari Jamkesta, dan Pemerintah Provinsi mengeluarkan Jamkesta DIY kepada masyarakat desa miskin, tak terkecuali masyarakat Desa Sawahan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang masih tercecer tidak mendapatkan program Pemerintah tersebut. Padahal itu sangat vital bagi masyarakat miskin utamanya. Terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat dimana masyarakat bingung pontang-panting pada saat mengalami sakit dan tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Padahal Pemerintah Daerah melalui TKPKDesa telah membuka usulan untuk 3 kriteria, yaitu bayi lahir dari pemegang Jamkes PBI, Data tercecer, dan miskin baru yang tentunya usulan tersebut tidak bisa langsung jadi seketika, butuh proses verifikasi dan masa tunggu untuk dapat digunakan. Sehingga Pemerintah  menghimbau kepada masyarakat yang memenuhi kriteria di atas agar tidak menunggu sakit untuk mengurus Jamkes.

Riskianto, A.Md., Kabag Kesra Desa Sawahan menghimbau kepada masyarakat melalui Bapak/Ibu Dukuh agar menyisir kembali masyarakat yang belum mempunyai jamkes dan memenuhi kriteria di atas agar tidak mengalami masalah pada saat sakit, bagi kriteria bayi lahir dari pemegang Jamkes PBI dan Data miskin tercecer, tercecer dalam hal ini adalah ada salah satu atau lebih dari anggota keluarga yang mempunyai Jamkes PBI bisa diusulkan secara kolektif dari TKPKDesa, sedangkan untuk kriteria miskin baru memang harus mengurus secara mandiri mulai dari TKPKDesa, kecamatan, Dinas Sosial, dan BPJS selaku pengentry data. 

Jadi dimohon masyarakat Desa Sawahan untuk "sedia payung sebelum hujan" terkait dengan jaminan kesehatan yang sangat vital ini. (rizkya)

Sumber gambar: murianews.com