Kalurahan Sawahan

Salam Pak.. Saya Triwanto dari Padukuhan Plarung. Saya akan bertanya Pak terkait dengan dengan Bantuan Sosial yang ada di Desa Sawahan. Selama ini saya tidak pernah menerima Bantuan apapun Pak, baik bantuan tunai, bantuan rumah, bantuan kambing, bantuan lantai, bantuan kloset, dan banyak lagi. Anak saya sekolah yang lain dapat bantuan, tetapi dia tidak.

Kadang saya merasa jengkel dengan kondisi ini Pak. Saya tidak ada masalah apabila ada warga lain yang kondisi ekonomi di bawah saya menerima Pak, tetapi ini kok aneh yang sudah secara ekonomi mampu kok malah dapat bantuan. Itu yang membuat saya merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah, padahal secara sosial saya kerjabakti sejak menjadi keluarga puluhan tahun yang lalu saya sudah mengikuti, ada pungutan saya membayar, PBB saya lunasi.

Ya kalau bantuan itu hanya sekali Pak, tetapi ini kok secara terus-menerus seperti itu terus, seakan-akan tidak ada perubahan sama sekali. Mohon penjelasannya Pak. Terimakasih. (Keluhan: Triwanto-Plarung)

-----------------------------------------

Terimakasih Pak Triwanto, jujur kami merasa prihatin atas hal ini Pak. Banyak masyarakat yang merasakan hal yang sama dengan Bapak. Perlu kami sampaikan bahwa memang untuk Data Kemiskinan yang terintegrasi dengan program-program sosial di Desa Sawahan dan Desa lainnya di seluruh Indonesia ini bersumber dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berada di Pemerintah Pusat. Pusat memperoleh data tersebut dari Pendataan PPLS 2011.

Data tersebut merupakan sumber data untuk program seperti KKS, KIP, KIS, Raskin dan sebagainya sehingga memungkinan apabila masyarakat yang memperoleh KKS akan memperoleh program-program sosial lainnya, tetapi bagi yang tidak  menerima tentunya tidak memperoleh program sama sekali.

Terus terang Pemerintah Desa tidak diberikan wewenang kaitannya dengan Data Kemiskinan dan Program Pemerintah Pusat Pak, sehingga kami sangat prihatin atas hal-hal ini yang menimpa Bapak dan masyarakat lainnya. Kewenangan kami sebatas usulan melalui protokoler dan sampai saat ini memang belum ada hasil yang memuaskan kaitannya dengan hal tersebut.

Ini merupakan dilema bagi kami selaku Pemerintah Desa Pak. Tidak hanya Pemerintah Desa saja tetapi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten hampir di seluruh Indonesia merasakan hal yang sama. Kami  tahu keluh kesah masyarakat kami, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan tidak ada pada kami bahkan Pemerintah Daerah pun tidak diberikan kewenangan kaitannya dengan program-program dari Pusat tersebut.

Kami berikan contoh pengiriman KIP yang didistribusikan melalui pihak ke-3 dimana Pemerintah Pusat langsung mengirimkan kepada Desa untuk mendistribusikannya. Tidak disertai dengan keterangan-keterangan yang pasti tentang teknis, penyelesaian masalah, dan hal-hal lain. Hanya dikirim dan diminta membagikan kepada yang tertulis di dalam kartu tersebut. Tidak disertai bagaimana penggunaanya, bagaimana apabila terjadi permasalahan, dan sebagainya. Seperti halnya pada program-program yang lain juga demikian. Padahal jika ada sesuatu hal Pemerintah Desa menjadi pusat aduan.

Pemerintah Desa sebenarnya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul selaku pemangku kepentingan  dalam berbagai forum. Jawabannya selalu sama bahwa ini adalah program Pemerintah Pusat yang mana Pemerintah Daerah tidak diberikan kewenangan kaitannya hal tersebut. Seakan-akan keluhan kami ini selalu kepentok tembok. Bahakn banyak instansi Pemerintah Desa yang merasa ‘diperdaya’ oleh Program-program tersebut, padahal seharusnya Pemerintah Desa itu ‘Diberdaya’ bukan ‘Diperdaya’. Mohon maaf itu hanya penyampaian dari asumsi-asumsi kasar yang muncul sebagai ungkapan emosional beberapa instansi Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul terhadap kondisi ini. Terlepas dari itu tidak ada negara yang memperdaya masyarakatnya, hanya saja formula yang ada saat ini memang perlu evaluasi lebih dalam kaitannya dengan program-program tersebut.

Namun demikian, kami Pemerintah Desa Sawahan tidak akan berhenti Pak untuk selalu berupaya agar program-program sosial baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat ini bisa tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.  Mudah-mudahan ada kebijakan Pemerintah Pusat agar kita Pemerintah Desa  melalui Musdes yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat bisa dilibatkan dalam updating data kemiskinan sehingga data kemiskinan di Desa Sawahan ini bisa valid dan program-program yang ada di Desa Sawahan membawa kesejahteraan masyarakat bukan sebaliknya. (Tanggapan dari Riskianto, A.Md. – Kabag Kesra Desa Sawahan)

Sumber Foto: radarcianjur.co