Kalurahan Sawahan

Sawahan (SIDA) – Meskipun telah dilaksanakan sejak tahun 2016 Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) data kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) di Kabupaten Gunungkidul namun kenyataannya belum mampu menembus data ditingkat pusat.

Namun demikian Pemerintah Daerah juga dirasa perlu memiliki data kemiskinan yang menerapkan AKP untuk dijadikan sebagai acuan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Metode AKP dianggap cukup ampuh untuk melaksanakan pendataan kemiskinan karena setiap rumah tangga satu sama lain dapat saling mengoreksi dalam pemberian data dibanding dengan metode ‘home visit’ yang memungkinan rumah tangga memberikan data yang tidak benar sehingga menjadi salah satu penghambat bagi Pemerintah untuk mewujudkan data kemiskinan yang tepat sasaran.

Idealnya data kemiskinan yang diolah oleh Pemerintah Daerah melalui AKP tersebut dapat menjadi acuan Pemerintah Pusat dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan sehingga data yang menjadi objek terhadap program penanggulangan kemiskinan seperti PKH, BPNT, JKN-PBI, PIP, dan sebagainya dapat benar-benar tepat sasaran.

Harapannya upaya yang dilakukan Pemerintah Desa tersebut dapat mendorong perubahan data kemiskinan yang masih cenderung sama dan tidak berubah dari data PPLS 2011 dan BDT 2015, padahal dari konkret di lapangan sangat-sangat dinamis. (rizkya/foto: google)