Pak Kades: Bantuan Sosial Jangan Melunturkan Nilai Gotong Royong Masyarakat
Riskianto, A.Md. 10 Januari 2017 12:30:36 WIB
Sawahan (SID) – Bantuan Sosial dari Pemerintah bertujuan baik untuk menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat. Ironisnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun bukan semakin turun, bahkan justru malah bertambah. Kabupaten Gunungkidul dalam dua tahun terakhir ini menempati posisi teratas tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan pada tahun 2016 ini menjadi tiga teratas di Indonesia.
Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Sawahan pada beberapa tahun terakhir setelah digulirkannya berbagai jenis bantuan cenderung membuat pertanyaan-pertanyaan menggelitik dari masyarakat awam. Muncul pertanyaan kenapa yang yang mendapat bantuan hanya itu-itu saja? Kenapa miskin tidak mendapat bantuan, tetapi yang hidupnya lebih baik justru mendapat bantuan?
Sejak digulirkannya bantuan terutama bantuan langsung tunai beberapa tahun yang lalu memang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut. Dari sisi Pemerintah Desa juga mengalami permasalahan terkait data. Data kemiskinan berawal dari pendataan PPLS yang dilaksanakan oleh BPS dan selanjutnya dikelola TNP2K di tingkat pusat. Pemerintah Desa tidak diberikan akses terkait data tersebut, padahal Pemerintah Desa menjadi pusat pengaduan dari masyarakat.
Pemerintah Desa bertugas mendistribusikan informasi dan fasilitasi program saja. Tidak ada kewenangan Pemerintah Desa terkait dengan data kemiskinan sampai saat ini. Terbukti tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan data kemiskinan, padahal beberapa kali Pemerintah Desa melakukan pemutakhiran data melalui BPS pada tahun 2015 belum memunculkan data yang diusulkan. Sebagai contoh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang muncul masih sama dengan data PPLS 2011.
Usaha Pemerintah Desa terus dilakukan, diantaranya pemutakhiran basis data melalui PBDT yang dilaksanakan sejak akhir tahun 2016 lalu. Harapannya usaha yang dilakukan tersebut dapat berhasil sehingga data kemiskinan benar-benar faktual sesuai dengan kondisi faktual dari masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa berharap agar benar-benar diberikan akses untuk turut andil dalam mengelola data kemiskinan, karena Pemerintah Desa dan Musyawarah Desa lebih tahu pasti kondisi masyarakat.
Namun demikian program Pemerintah harus tetap berjalan, seperti yang paling hangat saat ini yaitu penyaluran PKH kepada 536 keluarga di Desa Sawahan. Kepala Desa Sawahan, Suprapto berharap agar bantuan-bantuan sosial yang diterima saat ini tidak melunturkan kegotong-royongan masyarakat. Masyarakat diharapkan menjunjung tinggi nilai kegotong-royongan dan kebersamaan sehingga tercipta lingkungan sosial yang kondusif di masyarakat. (rizkya)
Sumber Foto: nasional.kontan.co.id
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Gunungkidul 2024
- Selamat dan Sukses Presiden Republik Indonesia 2024-2029
- Selamat Hari Jadi Kabupaten Gunungkidl Ke-194
- Infografis Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan Tahun 2024
- Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024
- Pemerintah Kalurahan Sawahan Menyalurkan Insentif Kader Kesehatan Januari-April 2024
- Tahun 2024 Pemerintah Kalurahan Sawahan Masih Mengalokasikan BLT Dana Desa